Jurist Veritas

MENGENAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

RINGKASAN Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dibuat untuk memastikan aset hasil tindak pidana tidak bisa dinikmati oleh pelakunya. Perampasan aset dilakukan oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku. Aset yang dapat dirampas meliputi hasil tindak pidana, aset yang digunakan untuk tindak pidana, aset pengganti, barang temuan, serta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan sah. Nilai aset yang dapat dirampas paling sedikit Rp100.000.000 dan berkaitan dengan tindak pidana yang diancam pidana empat tahun atau lebih. Melalui pengaturan ini, negara memiliki dasar hukum yang jelas untuk menelusuri, memblokir, menyita, dan merampas aset hasil kejahatan.

KEMBALINYA PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI KUHP BARU

RINGKASAN Pasal penghinaan terhadap Presiden yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana (sebagaimana diubah) (“KUHP lama”) telah dibatalkan oleh MahkamahKonstitusi (“MK”) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (sebagaimanadiubah) (“UUD NRI 1945”). Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentangKitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang akan berlaku pada tahun 2026,ketentuan pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden kembali dimuat,yakni dalam Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 KUHP, Pasal-pasal ini berpotensi untukmembungkam kebebasan berekspresi, dan dengan sifatnya sebagai delik aduan membuatpenegakannya bergantung pada sensitivitas Presiden/Wakil Presiden, bukan kepentinganpublik, sehingga rawan problematika konstitusional dan berpotensi kembali diuji di MK.

MENGENAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

October 20, 2025October 21, 2025

RINGKASAN Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dibuat untuk memastikan aset hasil tindak pidana tidak bisa dinikmati oleh pelakunya. Perampasan aset dilakukan…

Kolom digital

KEMBALINYA PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI KUHP BARU

October 1, 2025October 1, 2025

RINGKASAN Pasal penghinaan terhadap Presiden yang sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-UndangHukum Pidana (sebagaimana diubah) (“KUHP lama”) telah dibatalkan oleh MahkamahKonstitusi…

Pengumuman

Usulan Pembaca – Kolom Digital

September 14, 2025September 14, 2025

📢 Pengumuman untuk Pembaca Kolom Digital Halo semuanya! 👋 Seiring dengan semakin beragamnya isu-isu hukum, sosial, maupun kebijakan publik yang…

Pengumuman

Kolom Penulis Digital: Bagikan Tulisan Anda

September 11, 2025September 14, 2025

Cara Mengirimkan Tulisan Bagikan ide, opini, atau analisis Anda melalui Kolom Penulis Digital kami!Setiap penulis memiliki kesempatan untuk menampilkan tulisannya…

Kolom digital

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

September 11, 2025September 14, 2025

RINGKASAN Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham, terdiri dari jenis Perseroan Terbuka, Tertutup, Perseorangan, dan Asing.…

Kolom digital

KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 12%

September 11, 2025September 13, 2025

RINGKASAN Kenaikan PPN 12% (dua belas persen) yang telah direncanakan semenjak tanggal 29 Oktober 2021 melalui Undang-Undang HPP, dan terbitnya…

Artikel terakhir

MENGENAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

KEMBALINYA PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI KUHP BARU

Update terkahir

MENGENAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

KEMBALINYA PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI KUHP BARU

Pengumuman

Usulan Pembaca – Kolom Digital

Kolom Penulis Digital: Bagikan Tulisan Anda

Grid Posts

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 12%

MENGENAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET

KEMBALINYA PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DI KUHP BARU

Usulan Pembaca – Kolom Digital

Kolom Penulis Digital: Bagikan Tulisan Anda

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

KENAIKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 12%